Komisi II Setujui Pagu Anggaran BKN, LAN dan ANRI Tahun 2017

15-07-2016 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR Al Muzzammil Yusuf mengatakan Komisi II telah menyetujui pagu angaran ketiga lembaga yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk selanjutnya dibawa dalam pembahasan lebih lanjut pada RDP di Badan Anggaran DPR. Hal itu disampaikan usai melakukan RDP dengan BKN, LAN, dan ANRI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis, (14/07/2016).

 

“Terhadap pagu anggaran LAN sebesar Rp 300.060.979.000.00, BKN sebesar Rp 625.750.089.000.00 dan ANRI sebesar Rp 177.320.826.000.00, Komisi II menyetujui untuk dibawa dalam pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR,” ujar Al Muzammil yang juga selaku Ketua Rapat.

 

Ia menjelaskan bahwa alokasi angaran berdasarkan program ketiga lembaga tersebut akan dibahas oleh Komisi II dalam RDP selanjutnya.”Namun untuk alokasi anggaran berdasarkan program, Komisi II akan membahasnya secara lebih mendalam pada RDP yang akan datang,” paparnya.

 

Selain itu mengenai usulan tambahan anggaran LAN sebesar Rp 15.312.000.000.00 yang akan dialokasikan untuk persiapan pelaksanaan transformasi pendidikan tinggi kedinasan yakni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Komisi II telah setuju untuk dibawa dalam pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR.

 

Tak hanya itu, Komisi II juga telah menyetujui usulan tambahan anggaran ANRI sebesar Rp 42.861.045.000.00 yang rencananya akan dialokasikan untuk pembangunan elektronik depot (e-depot) dan pengamanan arsip dan perbaikan Gedung ANRI Gajah Mada.

 

 “Pembangunan elektronik depot dan pengamanan arsip sebesar Rp 20.861.045.000.00 dan perbaikan Gedung ANRI Gajah Mada sebesar Rp 22.000.000.000.00, Komisi II telah menyetujui untuk dibawa dalam pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR,” jelasnya. (hs,mp)/foto:runi/iw.

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...